DPW Partai Kesejahteraan Sejahtera

DPW Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) Sulsel menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilgub) Sulsel dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah digelar serentak. PKS menilai, apabila pilgub dan pilkada digelar serentak,ma ka itu akan berdampak kurang baik kepada partai politik (parpol) sebagai pengusung dan pendukung calon. Dampak itu terutama pada saat partai mengampanyekan kandidat di daerah. “Kalau pilkada kabupaten/ kota digelar serentak,itu tidak menjadi persoalan. Lain halnya jika pilgub dan pilkada yang serentak.

Sebab, koalisi parpol di tingkat pilgub dengan pilkada tak mungkin sama.Jika dua eventitu digelar serentak, tentu parpol mengalami kebingungan dalam kegiatan kampanyenya,” jelas Sekretaris DPW PKS Sulsel Amru Saher,kemarin. Selain itu, lanjut Amru, pilgub dan pilkada serentak itu secara politis hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan masa jabatan kepala daerah yang belum berakhir waktunya.

“Pada dasarnya PKS siap menghadapi pilgub dan pilkada tersebut. Kami hanya berharap, wacana pesta demokrasi serentak tersebut tak hanya dilihat dari sisi efesiensi anggaran. Marilah melakukan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat,”harapnya. Diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menjajaki kemungkinan menggelar Pilgub Sulsel serentak bersama pilkada di tiga kabupaten/ kota.

Pilkada yang berpeluang digelar serentak dengan pilgub tersebut, yakni Pilkada Takalar, Pilkada Bone, dan Pilkada Palopo. Penggabungan pilgub dengan pilkada di tiga daerah itu memungkinkan mengingat jadwal ketiga pilkada tersebut berdekatan. Sesuai jadwal KPU, Pilkada Takalar digelar pada September 2012, Pilkada Bone pada Januari 2013, dan Pilkada Palopo dijadwalkan Februari 2013.

KPU berencana menggelar serentak keempat event politik lima tahunan tersebut dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Tanpa digelar serentak,KPU Sulsel memperkirakan Pilgub Sulsel akan menghabiskan anggaran hingga Rp350 miliar. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Andry S Arief Bulu yang diminta tanggapannya secara terpisah mengatakan, wacana menggelar serentak pilgub dengan pilkada itu perlu merujuk pada masa jabatan masing-masing kepala daerah.

“Jangan sampai ada yang belum saatnya menggelar pilkada, lalu dipaksakan untuk digelar secara serentak,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel ini. Selain itu, pelaksanaannya harus melihat kesiapan pihak penyelenggara dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang harus disiapkan. Lainhalnya denganDPWPartai Amanat Nasional (PAN) Sulsel.

Partai ini mendukung pilgub dan pilkada digelar serentak. “Menurutsaya,penggabungan itu lebih bagus dalam mengefesienkan anggaran baik logisitik maupun biaya keamanaan. Intinya anggaran yang diusulkan bisa diminimalisir,” tutur Sekretaris DPW PAN Sulsel Buhari Kahar Muzakkar. Sekretaris DPP PDK Sulsel Andi Mustaman mengatakan, pelaksanaan pilgub dan pilkada secara serentak merupakan ide yang baik untuk efisiensi anggaran.

Menyangkut masalah yang akan muncul pada kader partai saat kampanye karena partai beda dukungan di pilgub dan pilkada, menurutnya itu adalah konsekuensi yang harus diterima partai. “Partai beda dukungan di pilgub dan pilkada bisa saja terjadi, dan itu tak jadi masalah. Nanti partai bisa membentuk tim yang berbeda untuk pilgub dan pilkada,”jelasnya. Demikian catatan online Mbahgendeng yang berjudul DPW Partai Kesejahteraan Sejahtera.

0 komentar:

By: Mbahgendeng