Perolehan predikat disclaimer selama empat tahun

Perolehan predikat disclaimer selama empat tahun berturut-turut dalam laporan keuangan Kabupaten Maros dan Kota Palopo mengundang kecurigaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Haryono Umar menilai buruknya laporan keuangan kedua daerah tersebut bisa saja disebabkan oleh dugaan tindak pidana korupsi sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, untuk membuktikan terjadinya potensi kerugian negara, dia menyarankan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi lanjutan. Hal itu perlu dilakukan untuk memperjelas ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan di Maros dan Palopo.

“Dengan adanya yang disclaimer, apalagi empat tahun berturut-turut, ada indikasi terjadinya suatu ketidakpastian pengelolaan keuangan.Ini harus dipertanyakan dan bisa ditindaklanjuti BPK dengan melakukan audit investigasi,” kata Haryono Umar di Makassar kemarin. Audit investigasi tersebut, lanjut Haryono, untuk memastikan pengelolaan keuangan negara di Maros dan Palopo, apakah terjadi pelanggaran yang bersifat administrasi atau telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tertentu. Dia mengatakan, sangat aneh jika terdapat suatu daerah yang empat tahun berturut- turut memperoleh predikat disclaimer.“Kalau tidak yakin dengan laporan keuangannya, khususnya pengeluaran infrastruktur yang nilainya tinggi, harus diaudit ulang.

Biasanya kalau disampaikan ke KPK, pasti akan meminta BPK untuk melakukannya,”ungkapnya. Sebelumnya, BPK RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mempersoalkan predikat disclaimer Maros dan Palopo selama empat tahun berturut-turut. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Syamsul Arif Rifa’i mengancam akan memberikan sanksi bagi Pemkab Maros dan Pemkot Palopo yang telah empat tahun berturut- turut meraih predikat disclaimer dalam laporan keuangan daerahnya.Menurut dia, tidak tepat apabila daerah yang berpredikat disclaimerini terus diberikan penambahan anggaran melalui APBN karena dikhawatirkan tidak akan dikelola dan dipertanggungjawabkan secara baik.

Palopo Targetkan WDP

Ancaman pengurangan dana bantuan pemerintah pusat dari APBN untuk Kota Palopo, akibat laporan keuangannya disclaimer selama empat tahun berturut-turut,mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Untuk laporan keuangan sesuai audit BPK RI tahun 2010,Pemkot menargetkan hasilnya WDP (wajar dengan pengeculian). Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso,didampingi Asisten I Syamsul Bachri, dan Staf Ahli Pemkot bidang Pemerintahan Ansar Pandaka,kemarin, menggelar jumpa pers menjawab ancaman Kemendagri. MenurutRahmat,Pemkot Palopo berusaha memperbaiki dan meningkatkan hasil laporan keuangan sesuai audit BPK RI untuk anggaran 2010, yang saat ini masih berlangsung di Kantor DPPKAD Kota Palopo.

Diakuinya, selama empat tahun, laporan keuangan Kota Palopo bersama Maros disclaimer, sehingga laporan keuangan tahun 2010 diupayakan bisa berpredikat WDP. Agar hasil audit BPK untuk anggaran Palopo 2010 bisa meningkat jadi WDP, Rahmat berpesan kepada para pengelola keuangan daerah, terutama bendahara dan pimpinan SKPD selalu berada di tempat supaya memperlancar proses audit tim BPK. Tim pemeriksa dan audit dari BPK Perwakilan Sulsel sudah satu pekan ini melakukan audit keuangan jajaran Pemkot Palopo. Demikian catatan online Mbahgendeng tentang Perolehan predikat disclaimer selama empat tahun.

0 komentar:

By: Mbahgendeng