Keberadaan iklan milik sejumlah provider selular

Keberadaan iklan milik sejumlah provider selular yang menggunakan media dinding rumah warga di Kabupaten Deliserdang mendapat sorotan tajam kalangan DPRD setempat. Dewan menilai ada praktik menganakemaskan kegiatan promosi itu oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Padahal kegiatan itu adalah kegiatan promosi itu. Saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD terungkap meski mencat seluruh dinding rumah warga, namun Dinas PKD selaku instansi pengelola pajak reklame memberlakukan tarif pajak reklame hanya ukuran huruf.

“SepertiXL,mereka cat rumah itu warna biru semua.Nah, kenapa untuk penetapan tarif hanya diukur besar hurufnya saja,” ketus Sekretaris Komisi C Syarifuddin Rosha. Bahkan, politisi asal Partai Bintang Reformasi (PBR) itu mengaku bila saat ini kediamannya di kawasan Kecamatan Batang Kuis menjadi salah satu rumah yang turut di cat oleh XL,provider layanan selular. Ketua Komisi C DPRD Deliserdang A Budi menilai kinerja aparatur tersebut jelas tak sesuai mekanisme penetapan tarif yang mengacu Peraturan Daerah (Perda) No2/2011. Pada aturan itu tarif pajak reklame untuk satu- empat meter persegi adalah Rp3.000 per hari X 25%, atau Rp750 X 365 hari.Sedangkan ukuran empat meter persegi dikenakan tarif Rp4.000.

“Yang dinamakan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media untuk dipertunjukan kepada umum yang bersifat komersil,”katanya. Mengacu definisi itu, Komisi C berpendapat bahwa kinerja Dinas PKD dalam penetapan mekanisme tarif reklame membuatnya banyak kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pihak Dinas PKD berkilah bahwa kegiatan promosi itu hanya terukur. Sementara besarnya huruf yang tertulis, bukan dihitung dari keseluruhan warna biru yang dicat oleh pihak layanan selular tersebut.“Kami hanya ukur lewat tulisannya, bukan seluruh warna yang dicat,”ungkap Halim selaku Kepala Bidang Pendataan PKD. Tak dipungkirinya, bila dalam mekanisme itu pihaknya tak mempertimbangkan aspek bahwa reklame adalah benda yang dilihat,namun lebih kepada yang tertulis sesuai definisi reklame dalam Perda No2/- 2011.

Rapat dengar pendapat itu masih akan berlanjut. Rencananya Dewan bersama Dinas PKD untuk memastikan hal itu maka keduanya sepakat meninjau ke sejumlah titik lokasi yang menjadi media iklan. Seluruhnya berada di kawasan Kecamatan Batang Kuis. Namun sayangnya waktu peninjauan belum diketahui secara persis kapan dilakukan. Demikian catatan online Mbahgendeng tentang Keberadaan iklan milik sejumlah provider selular.

0 komentar:

By: Mbahgendeng