Keadaan dalam negeri Libya

Keadaan dalam negeri Libya yang semakin memburuk memicu reaksi keras dari berbagai pihak di dunia. Tekanan untuk melakukan intervensi militer semakin gencar dilakukan oleh Barat. Namun, Pemerintah Indonesia lebih menganjurkan upaya damai melalui perundingan atau dialog untuk menyelesaikan kisruh di Libya.

“Kita mendengar adanya pihak yang ingin menggunakan upaya kekerasan. Namun penting untuk menghindari langkah unilateral. Semua langkah harus didasarkan pada prinsip hukum internasional, Piagam PBB, dan prinsip multilateralisme,” ujar Menlu Marty Natalegawa saat jumpa wartawan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, hari ini.

Indonesia berpandangan dewan keamanan PBB (DK PBB) dan PBB pada umumnya harus mengeluarkan kerangka multilateral tersebut. Seandainya PBB tidak mengeluarkan kerangka multilateral, maka akan ada langkah-langkah yang sifatnya unilateral yang belum tentu menyelesaikan masalah, bahkan bisa memperkeruh masalah.

Marty menuturkan, “perlu adanya langkah dari masyarakat internasional untuk melindungi rakyat yang tidak berdosa di Libya. Namun, masalah politik Libya dan masa depan Libya adalah masalah yang harus diselesaikan oleh masyarakat Libya sendiri jadi tidak bisa dipecahkan oleh pihak manapun.”

“Indonesia bukan menolak intervensi, hanya ada urutannya. Artinya, tidak mungkin kita berdiam diri melihat keadaan di Libya, namun yang kita anjurkan adalah langkah-langkah yang sifatnya multilateral, apakah PBB, apakah kawasan, peranan Liga Arab, peranan negara-negara tetangga penting. Perlu ada tindakan konkrit namun harus didasarkan pada hukum internasional yang didasarkan pada prinsip multilateralisme,” jelas Marty. Demikian catatan online Mbahgendeng tentang Keadaan dalam negeri Libya.

0 komentar:

By: Mbahgendeng