Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tetap memprioritaskan pengusutan secara tuntas kasus dugaan percobaan penyuapan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan Neshawaty, putri hakim konstitusi Arsyad Sanusi.

Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuturkan, maraknya pemberitaan kasus Gayus Tambunan jangan sampai meninggalkan isu-isu hukum lainnya yang juga penting untuk diusut tuntas.

“Sebut saja kasus Century dan mafia perkara di MK. Kasus ini penting untuk segera ditindaklanjuti. Saya kira konsentrasi penegak hukum harus dibagi. Jangan semuanya konsentrasi di kasus Gayus,” kata Emerson di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kasus dugaan penyuapan di MK yang saat ini sedang proses penyelidikan di KPK sudah seharusnya diintensifkan. Alasannya, jangan sampai ada kesan KPK menenggelamkan kasus tersebut. "KPK jangan terlena dengan isu kasus Gayus. Kasus yang lain juga harus tetap jalan,” katanya.

Dia juga meminta semua pihak untuk mengingatkan agar kasus seperti dugaan suap di MK yang melibatkan Neshawaty tetap dijadikan skala prioritas dana penanganan kasus hukum.

Termasuk pihak DPR, harus segera mengagendakan untuk meminta keterangan KPK dan Neshawaty. Sementara itu, DPR menegaskan akan memanggil Neshawaty.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengungkapkan, sebelum memanggil Neshawaty, Komisi III terlebih dulu memanggil KPK untuk dimintai keterangannya terkait hasil penyelidikan kasus ini.

“Satu per satu pasti kami panggil semua pihak yang terkait dugaan percobaan suap di MK. Harusnya hari ini (kemarin) kami ada rapat dengan KPK, tapi tidak jadi. Neshawaty juga akan kita panggil,” tegas Yani.

Menurut dia, kasus dugaan percobaan suap yang melibatkan Neshawaty merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, bisa memperburuk citra MK yang selama ini dianggap sebagai penjaga hukum di Indonesia.

Hingga saat ini, lanjut politikus PPP ini, Komisi III masih menunggu hasil penyelidikan KPK dan tim investigasi dugaan percobaan hakim MK yang dipimpin Refly Harun. “Tapi saya minta KPK dan tim Refly Harun harus cepat kerjanya biar masalah dugaan percobaan suap di MK juga cepat terselesaikan. Saya masih percaya hakim MK itu bersih makanya harus cepat diusut,” tegasnya.

Tim investigasi dugaan rencana penyuapan MK yang dipimpin Refly Harun juga merekomendasikan perlunya pembentukan Majelis Hakim Kehormatan (MKH) untuk menelusuri kasus ini.

Senada diungkapkan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Menurut dia, KPK hendaknya mengusut tuntas perkara yang diduga melibatkan keluarga hakim MK Arsyad Sanusi. Penuntasan kasus tersebut perlu agar dugaan perkara yang memperburuk nama MK tidak terjadi lagi.

”Harus tetap diusut terus kasus suapnya. Khawatir ini mendiskreditkan MK sehingga bisa memengaruhi putusan MK ke depan,” tegas Bambang.

Sebelumnya Neshawaty mengaku siap diperiksa di depan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dia juga mengaku siap dikonfrontasi dengan pihak-pihak yang menurutnya membuat informasi bohong.

“Pada prinsipnya, saya siap kapan pun untuk dipanggil. Saya juga siap dikonfrontasi di depan Majelis Kehormatan kalau perlu,” kata Neshawaty. Dia mengaku telah bertemu dua kali dengan mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Pertemuan pertama terjadi di apartemen di Kemayoran yang notabene merupakan kediaman keluarga besar Arsyad Sanusi.

Seperti diketahui, dugaan suap dan pelanggaran kode etik hakim MK ini berawal dari pengaduan yang merupakan tindak lanjut dari laporan tim investigasi di MK.

Isu dugaan suap yang menghantam MK ini juga menyeret nama panitera pengganti Makhfud. Dia disebut-sebut menerima suap berupa sertifikat tanah dan uang Rp58 juta dalam perkara mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dirwan juga bertemu Neshawaty untuk meminta perkaranya di MK bisa dimenangkan. Demikian catatan online Mbahgendeng tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

0 komentar:

By: Mbahgendeng