KPK Tahan Presdir Masaro

KPK Tahan Presdir MasaroPresiden Direktur PT Masaro Radiokom, Putranevo Alexander Prayogo (kanan) dikawal petugas saat dibawa menuju mobil tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin. Menurut informasi yang diterima Berita Utama melalui sumber media massa bahwa penahanan Putranevo terkait kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan tahun 2006-2007.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Presiden Direktur (Presdir) PT Masaro Radiokom Putranevo Alexander Prayugo (PAP) kemarin. Putranevo telah ditetapkan sebagai tersangka pada September 2009 terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, Putranevo akan dititipkan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat selama 20 hari. Dalam rangka pengembangan penyidikan pengadaan SKRT, penyidik melakukan upaya penahanan kepada tersangka PAP, jelas Johan di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Putranevo kemarin kembali dimintai keterangan di Kantor KPK sebagai saksi dari tersangka lain dalam kasus itu. Sekitar pukul 17.45 WIB, Putranevo diantar mobil tahanan lembaga antikorupsi menuju ke Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Dia menolak berkomentar kepada wartawan seputar penahanannya. Selain Putranevo, KPK terlebihdahulu menetapkan Direktur Masaro Anggoro Widjaja. Bahkan status Anggoro kini buron dan diduga berada di Singapura.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah ke luar negeri sejumlah pihak yang keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap dugaan suap tersebut, yaitu Presiden Komisaris Masaro Anggoro Widjaja dan Direktur Keuangan David Angkawidjaja. Pencegahan ke luar negeri itu berlaku hingga 13 Agustus 2010. Dalam proyek itu, perusahaan Anggoro menjadi rekanan Kementhut dalam proyek senilai Rp180 miliar untuk periode 2006–2007.

Proyek ini sudah berjalan sejak tahun 1991 dan menggunakan produk Motorola, buatan Singapura. Namun menurut Cililin, ketika dimintai konfirmasi, pihak Motorola Singapura tidak lagi menyuplai barang untuk keperluan proyek tersebut pada periode 2006–2007 itu. Pada 6 April 2008, Yusuf Erwin Faisal divonis majelis hakim 4,5 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat komunikasi dengan Anggoro terkait proyek SKRT.

Yusuf menerima uang suap Rp75 juta dan 60.000 dolar Singapura darai Anggora. Diduga Anggoro memengaruhi Komisi IV DPR untuk membuat rekomendasi agar SKRT yang sudah menggunakan uang negara sebesar Rp2 triliun bia dioptimalisasi pada awal 2007. Dalam rekomendasi itu juga dilakukan penunjukkan langsung terhadap pihak Motorola yang dianggap menguasai sistem dan lokasi SKRT, sedangkan PT Masaro merupakan agen Motorola.

Menurut pengamatan Berita Utama bahwa kasus ini akhirnya menjadi sorotan publik karena pimpinan KPK dituding menerima suap dari Anggoro untuk menghentikan kasus tersebut. Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, pun sempat menjadi tersangka pada 15 September 2009, dituding telah menghentikan perkara Masaro. Namun, tudingan itu dibantah. Proses hukum atas kasus Bibit-Chandra kini masih menunggu proses peninjauan kembali (PK) terhadap penolakan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Kejaksaan Agung.

0 komentar:

By: Mbahgendeng