Kenaikan TDL sebagai Solusi Terakhir

Kenaikan TDL sebagai Solusi TerakhirPemerintah berargumen bahwa kenaikan TDL seperti yang telah disepakati tidak akan berdampak signifikan bagi ekonomi lantaran besarannya relatif rendah. Pun, kebijakan tersebut dinilai telah membebaskan masyarakat kelas bawah dari beban kenaikan sehingga terciptalah keadilan bagi masyarakat. Secara langsung menurut pengamatan Berita Utama, kenaikan TDL memang tidak memberatkan pelanggan kelas bawah. Namun, jika ditilik secara keseluruhan, imbas dari kenaikan TDL sebenarnya juga ikut dinikmati masyarakat bawah. Pasalnya, kenaikan yang dibebankan pada pelanggan lain (kelompok bisnis dan industri) sudah pasti akan berimplikasi terhadap harga barang dan jasa hasil produksi kelompok tersebut. Industri yang bergerak di sektor pangan, misalnya akan menaikkan harga jualnya demi menutup biaya produksi.

Bagi masyarakat kelas bawah, kondisi ini sangat memberatkan sebab sebagian besar pengeluaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Begitu juga dengan sektor industri. Kelompok ini termasuk dalam golongan konsumen yang membutuhkan fasilitas listrik paling besar. Untuk menyesuaikan dengan cost yang dikeluarkan, harga dagangan pun terpaksa dinaikkan. Padahal industri lokal Indonesia sedang getol bersaing dengan produk impor khususnya yang berasal dari China. Hal itu membuat tingkat pertumbuhan sektor industri ini kian melambat. Mereka akan kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk dari negeri tirai bambu yang harga jualnya notabene lebih murah. Berangkat dari kenyataan tersebut, kenaikan TDL seharusnya bisa dijadikan sebagai langkah terakhir. Dan dukungan untuk postingan yang berjudul Hosting Murah Indonesia Indositehost.com, okey di lanjut....

Sebaliknya menurut Cililin, PLN perlu melakukan opsi-opsi lain untuk menekan angka kerugian. Beberapa opsi itu di antaranya ialah dengan efisiensi biaya produksi (overhead cost) listrik serta pembangunan pembangkit listrik alternatif. Tingginya cost yang dihadapi PT PLN tak lepas dari faktor mahalnya bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk memproduksi listrik. Untuk menyiasati hal tersebut, pemanfaatan energi alternatif, seperti batu bara atau gas dapat menjadi solusi. Data PLN mencatat selama semester I 2009, PLN sukses menekan biaya bahan bakar sebesar Rp17 triliun dari program bauran energi (fuel-mix). Pemakaian bahan bakar minyak (BBM) turun 53% dari Rp43,675 triliun di Semester I 2008 menjadi Rp20,789 triliun di Semester I 2009.

Perbaikan fuel mix tersebut ditunjukkan oleh peningkatan konsumsi penggunaan gas dari 86.000 bbtu menjadi 123.000 bbtu dan batu bara dari 10 juta ton menjadi 10,8 juta ton, serta penurunan konsumsi BBM dari 5,9 juta kilo liter menjadi 4,5 juta kilo liter. Untuk mendukung program tersebut, optimalisasi kekayaan dalam negeri, penambahan pasokan gas dan penerapan kewajiban pasokan ke dalam negeri perlu diupayakan. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan. Tak hanya itu, pembangunan terminal gas alam cair (LNG) juga perlu dipercepat sehingga kebutuhan domestik dapat terpenuhi. Dengan penerapan program yang maksimal, diharapkan subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan TDL dapat tertutupi.

Pembuatan pembangkit listrik dengan tenaga surya juga dapat menjadi satu alternatif dalam mengefisienkan biaya produksi. Apalagi bangsa Indonesia sendiri sudah mempunyai kemampuan teknologi untuk mengonversi cahaya matahari ini menjadi sumber energi. Posisinya yang terletak di garis khatulistiwa seharusnya bisa menjadi modal dalam pemanfaatan potensi energi ini. Selain upaya-upaya tersebut di atas,solusi alternatif untuk menyelamatkan keuangan PLN adalah melalui pembenahan manajemen PLN.Adanya dugaan inefisiensi di tubuh PLN melatarbelakangi usulan tersebut.Ditambah lagi,disinyalir saat ini PLN tak luput dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) .

Beberapa kasus memang telah mencuat. Sebut saja kasus proyek PLTU Cilacap dengan indikasi kerugian negara Rp1,6 triliun serta penyelewengan proyek PLTU Tanjung Jati B yang merugikan negara sebesar Rp4,4 triliun, menurut pengamatan Berita Utama. Ada juga kasus dugaan penggelembungan (mark up) dana pengadaan mesin turbin pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Borang, Palembang Timur, Sumsel yang merugikan negara Rp124 miliar. Terkait dengan maraknya kasuskasus tersebut,PLN pun ditantang untuk bisa berlaku transparan. Karena dari situlah dapat diketahui apakah PLN sudah atau belum melakukan efisiensi dan efektivitas dalam manajemennya.

0 komentar:

By: Mbahgendeng