Zero Enemy Ancaman Perbatasan

Zero Enemy Ancaman PerbatasanTugas manusia adalah menjadi manusia. Maka jadilah manusia yang seagung-agungnya dan sehormat- hormatnya. Menarik mencermati kalimat Kartini di atas yang dikaitkan dengan negara. Maka, tugas kita sebagai manusia warga negara adalah menjadi manusia warga negara yang mampu membuat negara kita menjadi besar dan dihormati. Membuat Indonesia menjadi negara yang kuat! Dengan demikian, negara adalah tolak ukur harga diri kita sebagai manusia, menurut Cililin.

Kekuatan negara sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan ketangguhan dalam membina, mengembangkan, dan mempertahankan kehidupan politik dari sebuah negara. Memahami kekuatan negara pada dasarnya dapat dilihat dari tiga tolak ukur yaitu lokasi, densitas, dan normativitas. Lokasi merupakan tataran dan lingkup pertahanan negara yang akan dibangun, apakah pada tataran regional, subregional, ataukah antar regional.

Di sisi lain, lingkup pertahanan negara yang akan dibangun, apakah berada pada lingkup makro, meso, ataukah hanya pada lingkup mikro.Kedua,masalah densitas dapat diukur dari seberapa besar batasan atas tataran dan lingkup yang telah ditetapkan sebelumnya.Terakhir, masalah normativitas terkait masalah kepentingan. Ketidakmampuan dalam memahami kekuatan negara dipandang dari sisi lokasi, densitas, dan normativitas ini menimbulkan banyak persoalan di daerah perbatasan.

Terkait dengan perbatasan maritim, perlu memahami satu fakta penting bahwa di Kawasan Asia Tenggara, perbatasan laut masih menyisakan banyak masalah (Snyder, 2005). Faktanya,dari sekitar 60 titik perbatasan laut di wilayah Kawasan Asia Tenggara, sekitar 80% lebih belum terselesaikan. Padahal, dari seluruh negara di kawasan ini, Indonesia merupakan negara paling luas, di mana sepertiga wilayahnya adalah perairan.

Artinya terkait persoalan sumber daya alam dan perdagangan, berbagai masalah perbatasan laut yang belum terselesaikan akan mendorong masingmasing negara saling berpacu untuk mengklaim wilayah perairan. Akibatnya, tidaklah mengherankan jika muncul fakta klaim Malaysia atas Ambalat, dan juga armada ikan China yang beberapa waktu lalu dengan berkelengkapan tempur sudah berada di perairan Natuna.

Ancaman nyata (bukan potensi lagi) di atas, belum lagi ditambah dengan berbagai potensi ancaman yang ada di dalam ruang udara dari titik ZEE ke dalam salah satunya open sky point. Liberalisasi ekonomi telah memaksa ruang kedaulatan udara kita dibuka secara bebas. Faktanya, hari ini kita membuka 28 titik penerbangan internasional. Padahal, jika dibandingkan dengan negara lain, Amerika Serikat hanya membuka lima pelabuhan udara, Malaysia tiga pelabuhan udara, Thailand dan Singapura hanya dua pelabuhan udara.

Padahal, Indonesia memiliki luas wilayah udara yang harus dijaga hampir sama dengan Amerika Serikat. Namun, di sisi lain kemampuan pengamanan perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan udara kita masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat. Ancaman di perbatasan bukan lagi persepsi, melainkan sebuah fakta yang harus disikapi. Menariknya, beberapa konsep strategi pertahanan negara yang diangkat oleh elite politik sipil menjadi membingungkan salah satunya pernyataan Presiden bahwa konsep pertahanan kita zero enemy.

Di sisi lain, Panglima TNI AU menetapkan bahwa TNI AU akan dibangun sebagai first class air force. Ditambah lagi, konsepsi minimum essential force (MEF) juga banyak diwacanakan. Ini merupakan bukti dari perbedaan pemaknaan para elite politik memandang realitas ancaman dan abstraksi konsep kekuatan negara. Padahal, pemahaman di titik ini merupakan persoalan krusial dan strategis. Menurut Smith (2005), peperangan di muka bumi ini dalam sejarahnya hanya dan akan selalu didorong oleh tiga hal yaitu agama, sumber daya alam,dan perdagangan.

Artinya, potensi terjadinya perang sangat tinggi melihat fakta atas berbagai ancaman di perbatasan. Pertanyaannya, apakah benar Bangsa Indonesia tidak memiliki musuh? Fakta di perbatasan jelas mengindikasikan ada ancaman kedaulatan negara. Lalu, apakah konsep zero enemy harus dimaknai dengan minimum essential force(MEF)? Menariknya lagi, bagaimana MEF tersebut dikaitkan dengan konsep first class air force?
TNI saat ini diatur sebagai outward looking defense(OLD) yang memiliki fungsi eksternal.Ketiga konsep kekuatan negara yang diwacanakan di atas bertambah membingungkan dengan meninjau kembali agenda reformasi. Sistem OLD menuntut biaya tinggi dan kesiapan alutsista modern. Kenyataannya, sampai hari ini, persoalan rendahnya anggaran menjadi kelemahan (weakness) utama dalam membangun sistem OLD.

Jika demikian, apakah pertahanan harus dibangun dengan sistem inward looking defense (ILD) yang melihat ancaman hanya ditentukan dari titik ZEE sebagai prioritas? Jika menganut sistem ILD,yang dianggap sebagai ancaman faktual antara lain mantan GAM masuk menjadi anggota eksekutif atau legislatif, bencana alam, konflik komunal, teror, kerusuhan massa, OPM, dan penguasaan lapangan terbang, termasuk di dalamnya kasus pelanggaran wilayah udara dan maritim serta garis batas di Kalimantan Barat dan Pantai Timur Sabah?

Menghadapi tantangan dan ancaman global di abad XXI ini, sebenarnya satu-satunya pilihan adalah gabungan antara inward dan outward looking defense system? Menariknya, pemahaman pertahanan dan keamanan serta ruang lingkup keduanya sampai saat ini masih menyisakan masalah, bahkan pada tataran yuridis. Konsep pembangunan pertahanan kita sampai saat ini masih tarik-menarik dengan tolak ukur beragam antara threat based capabilities, budget based capabilities, atau defense based capabilities.

Jika kita sepakat mengedepankan harga diri sebagai manusia dan bangsa yang terhormat, kekuatan pembangunan pertahanan negara seharusnya didasarkan pada defense based capabilities atau setidaknya threat based capabilities dengan mengidentifikasi secara objektif berbagai potensi konflik akibat dari benturan kepentingan atas sumber daya alam, perdagangan, dan bahkan agama.

Namun, perlu diingat bahwa anggaran pertahanan tidak berdiri sendiri sebagai anggaran yang hanya menetapkan harga total alutsista (30%) atau biaya rutin gaji pegawai (70%) atau yang disebut sebagai budget based capabilities. Anggaran yang dimaksud mencakup juga seluruh biaya untuk perubahan dan dukungan yang dibutuhkan yaitu training, equipments, personnel, infrastructure, doctrines, organization, information, dan logistic—yang didasarkan atas rumusan defense based capabilities atau secara minimal threat based capabilities.

Dalam konteks ini, masalah doktrin menjadi unsur penting karena doktrin mengarahkan pada pemahaman tindakan seperti who we fight,why we fight, where we fight, and how much we are going to spend for the fight, baik secara politis, strategis, operasional, maupun taktis. Mampu atau tidak Indonesia menetapkan “landasan” strategis gelar pertahanan seharusnya bukan menjadi tolak ukur satu satunya atas berbagai persoalan di atas,

melainkan bagaimana solusi seperti pentingnya membangun kerja sama pertahanan dengan negara lain terutama dengan negaranegara yang memiliki kesamaan kepentingan dengan Indonesia (smart power) dan bagaimana membangun kekuatan perbatasan dan pulau-pulau terdepan kita dengan mengaitkan apa yang dikenal dengan istilah Quadraple Helix, sinergi antara akademisi,pebisnis, pemerintah,dan militer yang dapat menjadi kunci utama terciptanya solusi hilangnya arah konsep pertahanan negara.

Terkait konsep zero enemy yang pernah disampaikan Presiden SBY mungkin ada baiknya merenungkan perkataan Huntington (1998),It is human to hate... For self definition and motivation people need enemies... Jelas bahwa mengidentifikasi siapa musuh kita atau gerakan-gerakan yang tidak kita sukai dan mengidentifikasikan segala macam bentuk ancaman merupakan dasar dalam menentukan kepentingan nasional dan pembangunan kapabilitas pertahanan.

Akhirnya menurut Berita Utama bahwa bangsa besar ini akan kembali memiliki pemimpin yang mampu menegakkan kepala dan berkata: Oderint dum probent. Silakan mereka membenci kita, tapi paling tidak mereka menurut pada kita. Persis seperti kepercayaan diri bangsa ini di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno saat menetapkan Operasi Mandala beberapa puluh tahun yang lewat.

0 komentar:

By: Mbahgendeng