Reformasi Percepat Kualitas Guru

Reformasi Percepat Kualitas GuruSekedar mengingatkan saja bahwa pada postingan sebelumnya di blog Cililin membahas tentang Menkeu Baru Penggerak Pasar, dan kali ini saya akan membahas tentang Reformasi Percepat Kualitas Guru. Menurut informasi bahwa pemerintah menegaskan peleburan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) bertujuan untuk mempercepat perbaikan kualitas guru.

Langkah itu menurut Dunia dalam Berita adalah bagian dari reformasi birokrasi. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, dengan peleburan itu, penanganannya lebih fokus. Sebab, nantinya ada penanggung jawab di tingkat satuan masing-masing secara jelas. Saya ingin mutu guru harus diperkuat dengan lebih memberikan pelayanan yang baik. Caranya dengan mendistribusikan beban yang tadinya bertumpu di satu titik, kita sebar ke banyak titik. Nuh mengibaratkan penghapusan Ditjen PMPTK seperti jalan tol yang semula dibuka dengan satu pintu sehingga terjadi penumpukan. Namun dengan kebijakan peleburan tersebut akan dibuat banyak pintu sehingga jalurnya tidak menumpuk lagi. Kita juga ingin seperti dokter.

Menurut Cililin Ibarat dokter umum semua jenis penyakit ditangani. Nah dengan adanya penghapusan Ditjen PMPTK ini, kita ciptakan dokter spesialis yang bisa melayani jenis penyakit tertentu. Nuh menambahkan, penghapusan Ditjen PMPTK dilakukan karena selama lima tahun terakhir ini pemisahan guru dan tenaga pendidikan dari struktur organisasinya membuat proses pembinaan guru tidak berjalan secara optimal.

Komunikasi tidak bisa berjalan intensif karena berada dalam direktorat jenderal yang berbeda. Alasan lain, lanjut Nuh, penghapusan PMPTK ini diambil karena jumlah tenaga pengajar di Indonesia cukup banyak sehingga perlu dipilah sesuai dengan jenjang pendidikan dan sekolah tempat mereka mengajar.

Guru kita itu ada 2,6 juta orang. Jadi tidak mungkin guru disamakan dengan TKI yang memiliki badan sendiri seperti BNP2TKI. Mantan Menkominfo ini memastikan dengan peleburan Ditjen PMPTK nantinya tidak ada perubahan yang signifikan terkait struktur organisasi di Kemendiknas. Jika sebelumnya peta organisasi di Kemendiknas saat ini terdapat PMPTK, litbang, PNFI, MPDM, dikti, setjen dan itjen, ke depan akan terjadi perubahan, yakni terdiri atas Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar, Ditjen Manajemen Pendidikan Menengah,Ditjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan PAUD.

Selain itu, masih ada sekretaris jenderal, balitbang, serta inspektoral jenderal. Khusus pemecahan Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan menjadi dua, lanjut dia, dilakukan karena jumlah siswa yang harus ditangani sangat besar. Dengan pemisahan itu diharapkan proses pembinaan di tiap jenjang bisa berlangsung secara optimal. Apalagi pemerintah menargetkan penuntasan wajib belajar 9 tahun sehingga hal itu butuh perhatian khusus, katanya.

Meskipun ada penghapusan satu dirjen, tidak akan ada perubahan pada jajaran eselon satu. Menurutnya, perubahan dan mutasi terjadi pada jajaran eselon dua. Menurut dia, struktur baru birokrasi ini akan segera berlaku pada Juni mendatang. Dia juga mengaku optimistis perubahan ini tidak akan mengganggu kinerja di Kemendiknas.

Di tempat terpisah, menurut hasil penyelidikan Dunia dalam Berita bahwa wakil menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, mengatakan, belum adanya kesepahaman antara PGRI terkait peleburan Ditjen PMPTK menjadi alasan protes dari PGRI. Fasli menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi berlapis, mulai dari Kemendiknas, DPR hingga PGRI. Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo membantah pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal yang menyatakan sudah berdiskusi tentang penghapusan Ditjen PMPTK tersebut.

0 komentar:

By: Mbahgendeng