Makbul Gugat Pidana Pencemaran Namanya

Makbul Gugat Pidana Pencemaran NamanyaSekedar mengingatkan saja bahwa pada postingan sebelumnya di blog Cililin membahas tentang DPD I Mengarah ke Supomo Guntur, dan kali ini saya akan membahas tentang Makbul Gugat Pidana Pencemaran Namanya. menurut informasi bahwa Mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Makbul Padmanagara akan memidanakan siapa pun pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari atau biasa disebut dengan SAL, tanpa alat bukti yang cukup.

Pernyataan itu dikemukakan kuasa hukum Makbul, Alfons Leomau, di Mabes Polri kemarin. Alfon mengaku telah menyusun nama-nama yang akan diadukan karena telah melakukan pencemaran nama baik kliennya, menurut informasi yang diterima Dunia dalam Berita. Kisruh mengenai Pak MP di belakang, dalam kasus PT SAL, tidak berdasar, tegasnya. Alfons membantah, kliennya memiliki saham di PT SAL, baik secara pribadi, keluarga, maupun yayasan.

Bahkan, kliennya akan menghibahkan sahamnya itu jika ada yang bisa menemukan dan membuktikan kepemilikan saham Makbul di PT SAL. Beberapa hari belakang berhembus kabar jika seorang jenderal bintang tiga, yang telah pensiun memiliki sebagian saham di PT SAL. Meski tidak menunjuk nama atau inisial, beberapa kalangan menduga jenderal tersebut berinisial MP.

Kemarin, kuasa hukum tersangka dugaan penyuapan perkara PT SAL Komjen Pol Susno Duadji, yakni M Assegaf, menegaskan bahwa kliennya tidak mungkin menerima suap dari PT SAL sebab ada seorang jenderal bintang tiga yang merupakan pemegang saham PT tersebut. Dia itu sebagai pemegang saham. Inisialnya silakan cari sendiri. Justru Pak Susno mempertanyakan kalau pemiliknya bintang tiga, masak berani mau terima suap, akunya di Mabes Polri kemarin.

Assegaf juga mengatakan, pihaknya meragukan independensi tim independen yang menyidik kasus kliennya. Alasannya, dalam tim itu ada salah seorang penyidik yang terlibat dalam makelar kasus yang menjerat Susno sebagai tersangka. Klien kami merasa lebih nyaman kalau diperiksa tim lain. Tim itu bisa gabungan, yang penting tidak ada unsur kepolisian, jelasnya.

Sementara itu,Mabes Polri meminta Susno kooperatif dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu diharapkan menuangkan pernyataannya dalam BAP jika mengetahui ada keterlibatan jenderal bintang tiga dalam kasus PT SAL. Ngomongdalam berita acara dong, jangan ngomong di luar.

Kalau diperiksa gak mau, sindir Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang menanggapi penyataan kuasa hukum Susno di Mabes Polri kemarin. Kapuspaminal Mabes Polri Brigjen Pol Budi Waseso mengatakan, hingga kini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Susno Duadji. Mengenai keengganan mantan Kapolda Jawa Barat itu menjalani pemeriksaan, Budi mengaku, tidak keberatan.

Pihaknya cukup membuat berita acara yang menyatakan Susno tidak bersedia diperiksa. Silakan saja, kita tinggal buat laporan tidak mau bicara dan memberikan keterangan. Itu akan membuat dia (Susno) terpuruk di persidangan, katanya. Disinggung soal sidang kode etik atau sidang pidana umum yang akan dijalani oleh alumnus Akademi Kepolisian 1974 itu, Budi mengaku, semuanya tergantung dari bukti-bukti yang ada.

Kita lihat saja penyelidikannya, mana dulu yang lebih kuat, kode etik atau pidana, katanya. Sementara itu menurut Cililin, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin Susno secara resmi mengajukan gugatan praperadilan kepada Mabes Polri dan Bareskrim Polri. Pengajuan itu dilakukan tiga kuasa hukumnya yakni, Henry Yosodiningrat, Ari Yusuf Amir, dan M Assegaf.

Menurut mereka, penangkapan Susno menyalahi prosedur. Ini untuk menggugat proses penangkapan dan penahanan. Kalau praperadilan diterima, kasus ditutup, ujar Assegaf di PN Jakarta Selatan kemarin. Penahanan Susno, kata Assegaf, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menyebutkan, penahanan seseorang dilakukan apabila selama diperiksa dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Semua syarat itu tidak terpenuhi hingga kita mengajukan praperadilan, terangnya. Di bagian lain, pakar komunikasi politik FISIP dari Universitas Indonesia (UI), Bachtiar Aly, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY tidak menanggapi surat dari istri Susno Duadji, Herawati, yang meminta perlindungan pada Ibu Negara Ani Yudhoyono. Menurut Bachtiar, sebagai kepala negara, SBY harus memberi contoh penegakan supremasi hukum secara konsekuen.

Presiden harus konsekuen dengan pernyataan yang disampaikan juru bicaranya bahwa kasus Susno diselesaikan melalui jalur hukum, ujar Bachtiar di Kampus UI, Depok, kemarin. Menurut informasi dari Dunia dalam Berita bahwa ketua Dewan Guru Besar FISIP UI ini berharap Presiden tidak lagi terjebak melakukan kebijakan politis dan melakukan terobosanterobosan dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum, seperti saat kasus Bibit–Chandra beberapa waktu lalu. Sebab, penyelesaian kasus dengan cara tersebut dinilai bisa menimbulkan preseden buruk dan sifatnya sangat labil. Jangan kasus-kasus hukum diselesaikan dengan cara-cara politis demi mengakomodasi kepentingan politis. Begitu pula sebaliknya, pintanya.

0 komentar:

By: Mbahgendeng