Jenderal Purn Polisi Daftar Pimpinan KPK

Jenderal Purn Polisi Daftar Pimpinan KPKIrjen Pol (purn) Budi Setiawan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syarat administrasi yang diserahkan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1973 ini dinyatakan lengkap oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK, menurut informasi yang diterima Berita Utama. Sekretaris Pansel Ahmad Ubbe menyatakan, berkas persyaratan semua pendaftar akan diverifikasi sebelum diumumkan siapa yang lulus persyaratan administrasi. Berkas pendaftaran Pak Budi Setiawan sudah lengkap.Jadi nanti tinggal tunggu ada verifikasi lagi, jelas Ubbe kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Selain Budi Setiawan, berkas pendaftar lain yang sudah lengkap administrasi yaitu Hertanto Cahyo Suryo yang berlatar belakang bankir dan Farhat Abbas yang berprofesi sebagai pengacara. Menurut hasil informasi yang diterima Cililin bahwa pada hari kemarin adalah hari kedua pendaftaran calon pimpinan KPK yang dimulai sejak 25 Mei hingga 14 Juni mendatang. Berkas Farhat diantar utusannya, Dirgan Rahmat, ke sekretariat pansel, Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin. Diwakilkan oleh utusan diperbolehkan asal formulir ditandatangani asli oleh pendaftar, jelas Ubbe.

Budi Setiawan adalah purnawirawan jenderal polisi berbintang dua yang pernah menjabat sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Budha di Departemen Agama (Kementerian Agama), sebagai Wakil Kapolda Kalimantan Timur, Kepala Dinas Komunikasi Elektronik (Kadis Komlek) Polri, Kapolda Bali, dan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Lembang, Bandung.

Sesuai undangundang, pengalaman harus 15 tahun di bidang hukum dan yang terkait masalah ekonomi seperti keuangan dan perbankan, kata Ubbe. Seleksi administrasi terhadap para pendaftar akan dilakukan pada 15-22 Juni 2010. Pada 23 Juni akan diumumkan melalui media massa siapa saja pendaftar yang lolos, selanjutnya dibuka tanggapan masyarakat terhadap para calon pada 24 Juni hingga 4 Agustus.

Jadi kami tidak ada batasan.Semua sesuai proses dan hasil seleksi, tuturnya. Sementara itu, pimpinan KPK definitif periode 2007-2011 akan membantu Pansel KPK memilih calon terbaik. Caranya, pimpinan KPK akan menyerahkan sejumlah informasi yang dimiliki terkait latar belakang para pendaftar calon pimpinan KPK.

Apabila pansel memerlukan data terkait calon pimpinan KPK, KPK akan memberikan, jelas Wakil Ketua KPK M Jasin ketika dihubungi kemarin. KPK memiliki catatan tentang sejumlah pihak terkait tindak pidana korupsi. Data itu bisa dijadikan bahan kajian oleh pansel untuk meloloskan pendaftar calon pimpinan KPK sesuai syarat yang tercantum dalam Pasal 29 UU No 30/2002 tentang KPK.

Khususnya untuk maksud latar belakang calon yang bersangkutan dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi, tandas Jasin. Sementara itu, Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar menyebutkan, honor untuk pimpinan dan anggota Pansel KPK berkisar Rp3–4 juta per bulan.Honor itu merupakan bagian dari anggaran yang diusulkan sebesar Rp2,5 miliar oleh pansel kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tapi, dana belum turun, jadi kita pakai uang kementerian dulu, menurut informasi yang diterima Cililin. Nanti diganti, ujar Patrialis. Dari anggaran Rp2,5 miliar itu, sekitar 50% di antaranya digunakan untuk publikasi di media massa. Sisanya untuk transportasi dan biaya operasional lainnya. Kami prinsipnya yang bisa dihemat, dihemat. Tidak usah boros-boros, imbuhnya. Anggota pansel di antaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Ichlasul Amal,Todung Mulya Lubis, Syafii Maarif, Rhenald Kasali, dan Muhammad Fadroel Falakh.

0 komentar:

By: Mbahgendeng