Optimalkan Smart Card

Optimalkan Smart CardKemandirian Penyelenggara Pemilukada merupakan postingan sebelumnya pada blog Mbahgendeng, dan kali ini simbah akan membahas tentang Optimalkan Smart Card. Menurut informasi yang di terima simbah melalui mesin pencari google bahwa setelah skema kebijakan smart card, pemerintah kembali menyusun strategi penghematan subsidi BBM melalui kebijakan larangan kendaraan produksi di atas tahun 2000 menggunakan BBM bersubsidi.

Alasannya, kebijakan itu dinilai mampu untuk mengurangi beban negara yang habis untuk subsidi bahan bakar. Menurut data, belanja pemerintah untuk BBM cenderung meningkat setiap tahun dan tahun ini dianggarkan sebesar Rp89,3 triliun, jauh lebih besar dibanding subsidi untuk listrik yang sekitar Rp30 triliun. Bisa ditebak,wacana pelarangan mobil produksi tahun 2000 ke atas merupakan strategi yang bertujuan agar subsidi pada tahuntahun berikutnya tidak membengkak. Menurut Mbah Gendeng bahwa pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan tersebut kendala subsidi BBM dapat dilonggarkan dan pemerintah tidak mesti melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertanyaannya, bagaimana nasib smart card yang selama ini digadang- gadang sebagai andalan kebijakan pengalihan subsidi BBM?

Pada dasarnya, kebijakan smart card merupakan strategi yang cukup baik untuk meredam pemborosan BBM bersubsidi, menurut informasi yang diterima oleh Mbah Gendeng. Kebijakan ini disebut-sebut mampu menekan subsidi BBM hingga Rp20 triliun. Teknisnya, pelanggan akan mendapat smart card yang ditempel di bagian kendaraan yang mudah terdeteksi, seperti di kaca depan kendaraan. Setiap mengisi BBM, petugas SPBU akan mendeteksi smart cardtersebut dan mengecek data di dalamnya. Smart card akan memunculkan beberapa data seperti cc kendaraan, nomor STNK, pemilik kendaraan, dan jatah BBM subsidi. Setelah pengisian, akan dilakukan pengurangan saldo yang ada di dalam kartu menggunakan alat EDC yang telah ter-install di SPBU.

Sementara pengisian smart card dilakukan dengan menggunakan sistem voucher atau isi ulang yang telah disiapkan di lokasi-lokasi tertentu. Strategi pengalihan subsidi BBM melalui kartu pintar itu pun sejalan dengan skema pengalihan subsidi energi di sektor-sektor lain. Beberapa yang terkenal misalnya kenaikan tarif listrik bagi pelanggan kaya,konversi minyak tanah ke elpiji dan sederet program penghematan dan diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah di dalam road mapenergi nasional jangka panjang. Sejauh ini program smart card sedang diuji coba, di antaranya di Kabupaten Bintan dan Batam, Kepulauan Riau. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 45/2009, yaitu pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan melalui sistem tertutup secara bertahap.

Uji coba smart carddi Bintan dan Batam akan dijadikan pilot project sebelum diterapkan di seluruh Indonesia. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Jika dilihat dari segi program, smart card sebenarnya cukup menjanjikan. Apa kendala program tersebut sehingga si kartu pintar belum mampu dilaksanakan secara optimal? Menurut Mbah Gendeng dengan penerapan smart card yang belum optimal lagi-lagi terbentur masalah klasik, yaitu dana. Memang, untuk memberlakukan smart card pada skala nasional dibutuhkan investasi triliunan rupiah. Hal ini membuat sebagian pengamat dan kalangan DPR pesimistis program ini akan berjalan.

Namun, pemerintah masih terus menerapkan optimisme. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menyatakan, uji coba smart card hingga saat ini masih berjalan kendati masih terkendala dana. Smart card masih berjalan. Kalau dibilang biayanya tinggi, itu relatif.Kalau dibanding subsidi yang digelontorkan, pelaksanaan smart card itu tidak sampai triliunan, ungkap Tubagus. Pernyataan Tubagus bisa jadi benar. Ukuran dana sebenarnya relatif. Jika dilihat secara jangka panjang, smart card justru bisa menghemat anggaran subsidi dengan catatan penerapannya dilakukan secara efektif. Ibarat logika dagang, tidak masalah mengeluarkan banyak uang untuk modal asalkan untungnya bisa dinikmati di kemudian hari.

Selain dana, penerapan smart card yang terkesan lambat juga disebabkan masih rendahnya infrastruktur teknologi yang digunakan serta minimnya kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Program smart cardjelas membutuhkan teknologi komputer dan sistem jaringan online yang harus dapat menjangkau seluruh SPBU. Hal itu, dengan sendirinya juga menuntut keandalan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankannya, khususnya petugas SPBU. Tidak kalah penting, menyangkut pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Pengawasan sangat penting mengingat kebanyakan skema pengalihan subsidi masih banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin menangguk keuntungan pribadi.

Kebijakan yang pada awalnya bertujuan untuk melindungi rakyat kecil justru berbalik memukul rakyat kecil. Pada kasus konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram masih marak diberitakan kelangkaan distribusi elpiji kepada masyarakat akibat ulah spekulan nakal. Menurut penelitian NegeriAds.com Solusi Berpromosi Paling Mantap bahwa rakyat yang harus menerima bantuan tidak menerima subsidi tetapi malah membeli tabung gas dengan harga jual lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Atau, masih maraknya perilaku sebagian masyarakat pengguna tabung 25 kg tetapi memilih untuk menggunakan elpiji 3 kg karena harganya jauh lebih murah.

0 komentar:

By: Mbahgendeng