Kemandirian Penyelenggara Pemilukada

Kemandirian Penyelenggara PemilukadaSekedar mengingatkan saja bahwa pada postingan sebelumnya pada blog Mbahgendeng membahas tentang Pro-Kontra Kenaikan Tarif Kereta Api, dan kali ini simbah akan membahas tentang Kemandirian Penyelenggara Pemilukada. Menurut informasi yang simbah dapatkan bahwa Salah satu ritual yang harus diselenggarakan dalam negara demokrasi adalah pemilu. Sebagai ritual demokrasi, pemilu dilakukan secara periodik dan menjadi tempat bersemayamnya roh demokrasi,yaitu kedaulatan rakyat.

Rakyat menjalankan kedaulatan yang dimiliki dalam penyelenggaraan negara dengan cara memilih wakil-wakilnya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Agar pemilu tidak kehilangan roh demokrasi, dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan asas-asas pemilu yang menjamin bahwa hasil pemilu benar-benar merupakan representasi kehendak rakyat. Asas-asas pemilu tersebut secara gamblang ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Penyelenggaraan pemilu yang memenuhi kualitas demokrasi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kelembagaan penyelenggara, kelengkapan pengaturan sistem dan mekanisme, kesiapan peserta, dan kematangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu, menurut NegeriAds.com Solusi Berpromosi Paling Mantap.

Kita telah berhasil melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada 2009 yang lalu. Pada 2010 ini bangsa Indonesia juga memiliki agenda penyelenggaraan pemilu yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada). Tahun ini akan diselenggarakan 244 pemilukada yang terdiri atas 7 (tujuh) pemilu gubernur/wakil gubernur serta 237 pemilu bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, menurut informasi yang di terima Mbah Gendeng melalui mesin pencari google. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, penyelenggara pemilukada provinsi adalah KPU provinsi/KIP, sedangkan penyelenggara pemilukada kabupaten atau kota adalah KPU kabupaten/ kota.

Namun, sesuai dengan sifat nasional organisasi penyelenggara pemilu, antara KPU dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota terdapat hubungan hierarkis. Dalam pelaksanaan pemilukada, KPU memiliki wewenang regulasi, koordinasi, dan evaluasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemilukada adalah unsur penyelenggara,yaitu KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Secara khusus UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.Ketentuan tersebut tidak menyebut nama satu lembaga secara spesifik sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu perlu pemahaman pengertian sifat penyelenggara pemilu, yaitu nasional, tetap, dan mandiri.

Ketentuan konstitusional tersebut tentu juga harus diwujudkan dalam kelembagaan penyelenggara pemilukada. Dalam perkembangannya,telah terdapat tafsir konstitusional terhadap pengertian suatu komisi pemilihan umum”sebagai penyelenggara pemilu serta pengertian sifat mandiri bagi penyelenggara pemilu. Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 11/PUUVIII/ 2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dari hasil penyelidikan Mbah Gendeng bahwa melalui Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, frase suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 dinyatakan tidak merujuk pada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kesatuan sistem, penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di dalamnya terdapat KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, tetapi juga termasuk pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang di dalamnya terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota.

Keduanya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pemilukada, KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota sebagai penyelenggara pemilukada yang mandiri sangat diperlukan demi terlaksananya pemilukada yang memenuhi asas luber dan jurdil.Di sisi lain, penyelenggaraan pemilukada juga membutuhkan mekanisme pengawasan sehingga baik penyelenggara maupun penyelenggaraan pemilukada dapat selalu dijaga agar memenuhi asas luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilukada tanpa adanya pengawasan oleh lembaga yang mandiri dikhawatirkan memiliki potensi yang mengancam prinsipprinsip luber dan jurdil.

Bahkan menurut Mbah Gendeng, dalam pertimbangan putusan MK juga dinyatakan bahwa dewan kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus juga diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan pemilukada dewan kehormatan diperlukan di tiap tingkat dan harus dijamin kemandiriannya. Hanya dengan demikian keseluruhan fungsi penyelenggaraan pemilukada dapat dijamin dilakukan secara mandiri dan independen serta tercipta mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemilukada.

Salah satu sifat penting dari kelembagaan penyelenggara pemilu adalah sifat mandiri. Sifat mandiri berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Sifat mandiri juga sering disebut dengan sifat independen. Kemandirian atau independensi penyelenggara pemilukada melekat baik pada kelembagaan maupun fungsi yang dijalankan. Upaya menjamin kemandirian penyelenggara pemilukada dilakukan sejak proses rekrutmen,pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban. Mekanisme dan proses rekrutmen harus dapat menjamin bahwa anggota yang akan terpilih nantinya dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan fungsi yang akan dijalankan.

Dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, MK menyatakan bahwa proses rekrutmen dan pembentukan lembaga pengawasan pemilu mempunyai kaitan erat dengan kualitas pengawasan untuk mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu apabila pembentukan lembaga pengawas tidak dilaksanakan dengan menerapkan sifat dan asas mandiri secara konsisten, asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilukada menjadi potensial dilanggar. Untuk menjamin kemandirian lembaga pengawasan, salah satu hal yang harus diwujudkan adalah kemandirian anggota lembaga itu.

Menurut Mbah Gendeng mekanisme rekrutmen anggota Panwaslu di mana calon pengawas diusulkan oleh KPU dan ditetapkan oleh Bawaslu dipandang akan mengakibatkan anggota pengawas tergantung kepada KPU, padahal penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPU dan KPU provinsi dan kabupaten atau kota-lah yang akan diawasi. Mekanisme tersebut dipandang mengganggu kemandirian pengawas pemilu, terutama pemilukada,dan berpotensi mengakibatkan saling hambat antara Bawaslu atau Panwaslu dengan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten atau kota.

Bahkan, untuk menjamin kemandirian penyelenggaraan pemilu dalam putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 juga dinyatakan bahwa di masa yang akan datang perlu adanya satu dewan kehormatan penyelenggara pemilu baik untuk mengawasi perilaku anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Anggota dewan kehormatan harus diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara berimbang dan ditambah satu orang dari pihak luar yang independen. Keberadaan dewan kehormatan ini diperlukan baik di tingkat nasional maupun di provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin kemandirian penyelenggara pemilukada.

Kemandirian penyelenggara pemilukada juga harus tecermin dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawabannya. Penyelenggara pemilukada, baik KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota maupun Bawaslu dan Panwaslu, harus independen dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 072-073/PUUII/ 2004, terkait keberadaan KPUD sebagai penyelenggara pemilukada, MK menyatakan bahwa prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri tidak mungkin dicapai apabila ditentukan bahwa KPUD harus bertanggung jawab kepada DPRD. Hal itu karena DPRD merupakan lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi pemilukada.

Di masa mendatang menurut Mbahgendeng, kita menghendaki peningkatan kualitas demokrasi yang mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial, termasuk demokrasi lokal dalam bentuk pemilukada. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kemandirian penyelenggara pemilukada guna terselenggaranya pemilukada yang memenuhi asas luber dan jurdil.

0 komentar:

By: Mbahgendeng